DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak bagus supaya disetujui dpr ri sebab sederat alasan.

selain karena sejumlah web pada proposal tersebut sudah terakomodasi selama apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan yang lain, pemerintah belum dapat membuatkan bbm bersubsidi, sebab jumlah yang diselundupkan terbilang amat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi yang akan dimasukan selama apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan agar diterima, papar dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi itu, banyak website dan sama juga serupa dengan bantuan langsung tunai (blt) terhadap penduduk miskin.

kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri tentu saja akan mempelajari dari pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tak bisa berulang dalam pemilu 2014, katanya.

kompensasi lain semisal beras agar masyarakat miskin (raskin) serta santunan kepada siswa miskin dan situs keluarga harapan sudah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.

alasan lain supaya menolak proposal tersebut adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri serta diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih akibatkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tepat sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.

dengan demikian, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, papar bambang soesatyo.